A slippery slope in Corporate Communications

Menarik mengikuti berita Kompas cetak sejak hari Kamis (26/07/‘12) minggu lalu. Ada berita dan foto aerial (atas) mengenai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di mana kami juga sedang berkegiatan. Dan ternyata subyek itu (entah sengaja atau tidak) berturutan muncul di hari-hari berikutnya.

Pada hari Jum’at di headline halaman 1, termuat foto aerial dari kawasan yang sama, dengan subyek yang sama sekali berbeda (bawah). Dari sinilah cerita bergulir. Subyek foto di bawah adalah soal limbah tailing dari perusahaan Antam (Aneka Tambang) yang secara visual tampak memprihatinkan. Sementara berita di atas menyebutkan ada proyek terkait konservasi di TNGHS yang didukung oleh Antam. Kontradiktif bukan?

Cerita berlanjut pada Kompas hari berikutnya, Sabtu (foto bawah) di mana manajemen Antam memberikan pernyataan klarifikasi mengenai limbah tailingnya tersebut, namun berkembang karena ada pernyataan dari LSM pertambangan yang memberi komentar kritis mengenai bantahan tersebut.

Dari ketiga berita berturutan di atas, menarik dipelajari dari sisi komunikasi korporat. Berita pertama muncul karena pihak yang didukung oleh Antam dalam melakukan proyek konservasi di TNGHS berupaya mempublikasikan kegiatannya. Entah berkoordinasi dengan pihak komunikasi korporat Antam atau tidak (mengenai subyek mana yang bisa dipublikasi dan mana yang tidak) liputan itu pada awalnya memberi kesan yang positif terhadap Antam.

Namun, keadaan berbalik 180 derajat sejak munculnya foto headline mengenai tailing limbah Antam dari udara. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan foto itu, tailing limbah dari perusahaan tambang manapun akan tampak “horrible” jika difoto, apalagi dari udara. Itulah sebabnya maka perusahaan tambang akan sensitif sekali mengenai foto-foto yang akan keluar dari wilayah itu. Analoginya, sebuah rumah seindah apapun, sang pemilik tidak akan merelakan isi tempat sampahnya difoto dan dipublikasikan.

Pembelajaran dari ini semua adalah, berhati-hati dalam mengkomunikasikan sesuatu. Apalagi berkaitan dengan subyek-subyek yang sensitif seperti di atas. Koordinasi dengan pihak komunikasi korporat secara internal menjadi suatu keharusan. Lebih ironis lagi, direktur utama Antam, dua bulan yang lalu baru berkunjung ke redaksi Kompas untuk mengeratkan hubungan dengan media. Dengan urutan kejadian di atas upaya peningkatan komunikasi ke publik tampaknya menjadi defisit bagi Antam.

Indonesian Coal Rush

Ada yang menarik dari daftar 40 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Lebih dari 25% alias 11 orang terkaya Indonesia mendapatka

n kekayaan mereka dari batu bara. Banyak di antara mereka yang melejit masuk ke dalam daftar ini karena kekayaannya meroket di beberapa tahun terakhir. Bolehlah kita sebut Indonesia mengalami coal rush, gejala yang mengamini tingkat eksploitasi sumber daya alam yang mengkhawatirkan

Di lain pihak, hasil studi terakhir terhadap cadangan batu bara dunia menunjukkan bahwa dengan tingkat produksi seperti tahun 2009 saja, cadangan batu bara Indonesia hanya bertahan sekitar 17 tahun lagi. Dengan meningkatnya permintaan –dan otomatis juga harganya– tentunya tingkat produksi akan digenjot juga. Perkiraan 17 tahun itu kemungkinan besar menjadi perkiraan yang paling lama, kemungkinan besar lebih cepat dari itu.

© 2007

Pertanyaan besar menggantung di sini karena pertama kebutuhan di dalam negeri akan batubara untuk energi sepertinya terabaikan karena sebagian besar difokuskan untuk ekspor. Kondisi paling jelas adalah di Kalimantan, pulau penghasil batubara terbesar ini mempunyai masalah kronis soal listrik yang hidup segan mati tak mau.

Pertimbangan kedua adalah laju tingkat eksploitasi yang terjadi dibandingkan kerusakan lingkungannya. Dengan coal rush seperti yang terjadi sekarang ini, saat cadangan sedikit dan harga menggila –tahun depan diperkirakan akan meningkat dari $ 110/ ton menjadi $170/ ton– yang terjadi adalah hukum rimba di dalam eksploitasinya. Aturan-aturan perlindungan lingkungan menjadi terabaikan. Butuh bukti? Semuanya kasat mata bagi penduduk Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Jambi. Tanyakan orang di sana, dengan mudah mereka menunjukkannya.

Kemana larinya batu bara kita? Ke Chinalah mereka bermuara. China dengan pertumbuhan ekonomi fantastis dan jumlah penduduk terbesar membutuhkan pasokan energi yang luar biasa. China, yang lebih dari 70% listriknya dihasilkan dengan pembangkit batubara, akan membangun 600 gigawatt (GW) pembangkit batubara pada seperempat abad ke depan -sama banyak dengan daya pembangkit batubara saat ini di Amerika, Jepang dan Uni Eropa disatukan–.

Sumber: The Economist

China saat ini seperti sepons raksasa yang menyedot sumber daya alam negara-negara sekitarnya. Di lain pihak China juga bekerja keras untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhan energi mereka menjadi energi terbarukan.

Bagaimana dengan Indonesia? Pertama kita merusak lingkungan kita sendiri dengan tingkat eksploitasi batu bara yang begitu cepat dan masif. Kedua, pada saat cadangan batu bara Indonesia menipis, kitalah yang akan berbalik menjadi konsumen energi terbarukan teknologi China. Apa langkah taktis kita? Mungkin 11 orang di atas lebih tahu jawabannya.


   

International Year of Forests 2011, Indonesia style

Tahun ini adalah Tahun Hutan Internasional (THI 2011), namun apakah Indonesia yang mengaku sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia akan ikut merayakannya? Kita tengok kalender kegiatan PBB dalam rangka Tahun Hutan Internasional, tak ada satu pun agenda kegiatan internasional yang berasal dari Indonesia.

Siaran pers Kementerian Kehutanan soal THI 2011 baru diterbitkan tanggal 14 Januari, itu pun isinya hanya sekedar harapan ke jajaran kementerian kehutanan untuk ikut merayakannya. Perayaannya secara internasional akan dicanangkan Senin besok tanggal 24 Januari, sementara Presiden SBY menurut siaran pers yang sama baru akan merayakan THI 2011 di Indonesia bulan April.

Kita lihat apakah pencanangan THI di Indonesia oleh SBY akan juga menjadi peristiwa pencanangan moratorium kehutanan atau tidak. Ironisnya justru di awal Tahun Hutan Internasional ini lobi industri kehutanan dan perkebunan ingin membatalkan rencana itu. Jika lobi ini berhasil, lengkap sudah potret Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar dari sektor kehutanan.

Moratorium kehutanan diperlukan selain sebagai jeda bagi hutan-hutan kita untuk bertumbuh, juga untuk memberi waktu sektor kehutanan dan perkebunan membenahi diri dari sisi data, administrasi dan regulasi. Ibarat orang berlari maraton yang tali sepatunya lepas. Moratorium kehutanan memberi kita kesempatan untuk mengikat tali sepatu itu secara benar dan melanjutkan maraton, daripada terus berlari dan terjerembab dalam petaka lingkungan.

Slowing down to higher profit

Menarik apa yang dikemukakan oleh Eivind Kolding, CEO Maersk Line, perusahaan pelayaran terbesar di dunia pada bincang tentang logistik di CNBC sabtu malam, “Jika kami mengurangi kecepatan dengan 20% kami akan menghemat konsumsi bahan bakar sebanyak 40%. Jadi mengurangi kecepatan akan sangat menghemat biaya.”

Pengurangan kecepatan kapal kargo alias slow steaming itu juga berarti slow service, alias 2-3 hari lebih lambat mereka sampai di tujuan. Namun, klien-klien Maersk Line menerima konsekuensi itu. “Mereka menerimanya selama kami bisa diandalkan dan bisa mengirimkan kontainer sesuai dengan waktu yang kami janjikan,” jelas Eivind lagi. Hasil akhirnya adalah win-win untuk setiap pihak.

Di Indonesia kebijakan yang sama dengan alasan yang berbeda diterapkan oleh PT Kereta Api: kecepatan maksimal akan diturunkan rata- rata lima persen dari kecepatan awal. Dicontohkan, bila sebelumnya kecepatan maksimal di lintasan Jawa Tengah bagian selatan sekitar 90 kilometer per jam, kini menjadi 80 kilometer per jam. Alasannya? Mengurangi tingkat kecelakaan KA dan merespons meningkatnya laporan adanya lintasan KA yang patah.

Bagaimana kondisi kereta api kita? 348 unit dari 380 unit kereta kelas ekonomi umurnya di atas 30 tahun harus diganti. Panjang rel kereta kita dibandingkan jaman penjajahan sudah berkurang jauh. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ada sumbangan kelemahan republik, tetapi juga ada lobi kalangan industri. Kita akan bicarakan di lain posting.